PPG: Pemberontakan Para Calon Guru

Akhir-akhir ini program Pendidikan Profesi guru atau yang kerap disebut dengan PPG, menjadi topik hangat bahkan mungkin “panas” untuk dibicarakan di kalangan mahasiswa, terlebih lagi oleh mahasiswa jurusan pendidikan. Secara umum, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengajar atau guru di Republik Indonesia. Program ini diputuskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2013. Berbagai respons (pro dan kontra) pun terjadi di kalangan mahasiwa pendidikan. Persoalan yang kemudian muncul adalah kenapa mahasiswa berbasis pendidikan tidak dapat mendapatkan sertifikat pendidik (akta mengajar) kembali? Dan, untuk mendapatkannya, mahasiswa calon guru haruslah menempuh PPG. Selanjutnya, apakah LPTK tidak lagi dipercaya sebagai lembaga calon pencetak pendidik (yang mendapatkan akta mengajar)?

Kawan-kawanku semua, para mahasiswa, para calon guru yang mulia hatinya Mari, kita kaji lebih dalam mengenai program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor 87 tahun 2013 disebutkan bahwa, (1) pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan khusus dengan persyaratan dan keahlian khusus. (2) Program Pendidikan Profesi Guru atau pra-jabatan atau yang selanjutnya disebut PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan S-1/D-IV non-kependidikan yang memiliki kompetensi bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik professional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dari poin pertama,di atas, kita dapat melihat bahwa program ini diadakan guna memberikan keahlian khusus bagi calon guru. Artinya, untuk menjadi guru dibutuhkan syarat dan keahlian khusus. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah bukankah para pahasiswa calon guru dari jurusan Kependidikan sudah dididik dan dilatih selama kurang lebih 4 tahun dengan program khusus pendidikan? Bagaimana bisa jurusan kependidikan disamaratakan dengan non-kependidikan dalam proses untuk menjadi guru, sedangkan dalam proses pembelajaran selama kuliah mereka mendapat ilmu yang jelas berbeda? Secara khusus, mahasiswa kependidikan sudah dilatih untuk bagaimana menjadi guru yang baik. Sementara itu, mahasiswa non-kependidikan tidak dilatih dengan tujuan menjadi guru. Oleh karena itu, secara sederhana dapat kita disimpulkan bahwa dalam hal ini tidak ada kehususan bagi mahasiswa kependidikan, dan pada akhirnya harus tetap bersaing dengan lulusan non-kependidikan yang juga ingin menjadi guru.

Selain itu, ada yang tak kalah menarik untuk didiskusikan yaitu tentang mata ajar yang ada dalam program PPG. Kembali dalam surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 87 tahun 2013 pasal 9 disbutkan bahwa; struktur kurikulum PPG berisis lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan program pengalaman lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan/atau pedagogi. Jika diperuntukan bagi lulusan jurusan non-Kependidikan yang ingin menjadi guru, maka struktur kurikulum di atas dirasa relevan, tapi tidak untuk lulusan jurusan kependidikan. Program seperti pembelajaran mikro dan PPL sudah ada dalam kurikulum pendidikan dan jika itu diulang lagi di PPG maka dalam bahasa jawa itu disebut mindon gaweni atau melakukan pengulangan yang tidak perlu. Maka pertanyaanya adalah masih relevan-kah PPG untuk alumni jurusan Kependidikan?

Dalam sebuah berita di okezone.com pada Rabu, 12 Februari 2014 10:32 WIB, terkait dengan calon guru wajib ikuti pendidikan profesi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyatakan bahwa S.Pd. adalah gelar akademik bukan gelar profesi sama halnya seperti (S.Ked) bagi alumni kedokteran. Tetapi, dilain sisi mari kita lihat lebih dalam, S.ked itu berbeda dengan S.Pd karena hanya alumni dari kedokteranlah yang boleh menjadi dokter, sekali pun ada pendidikan profesi. Semua warga negara kita berhak menjadi guru, tapi bukankah sudah sewajarnya yang berangkat dari bangku kependidikan mendapat perhatian khusus, dikhususkan dan tidak disamaratakan dengan yang memiliki latar belakang pendidikan non-kependidikan? Mari kita pahami bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *